Bi, ngomong-ngomong Pemilu tahun depat pilih Partai apa..? Golput mas, lho kok, belum sempat aku meneruskan kata-kataku si bibi terus menyela, ga golput gimana mas, lha wong mereka itu bisanya cuma janji-janji melulu ga pernah menepati…mereka kan sering korupsi tu kaya di tv anggota dewan di tangkap dan di penjara..
saya yakin apa yang dirasakan oleh bibi diatas juga di rasakan oleh sebagian besar masyarakat kita, kecewa, kesal, dan bosan melihat realitas perpolitikan di negeri kita. Bayangkan tiap hari kita disuguhi oleh kejadian-kejadian yang sangat menyayat hati. Pantas saja kalau masyarakat menjadi apatis dan tidak peduli lagi dengan pesta Demokrasi yang katanya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Data membuktikan diberbagai wilayah tingkat partisipasi masyarakay sangat rendah dalam memberikan suaranya dalam Pilkada. Hasilnya, berbagai pemilihan kepala
daerah (Pilkada) dimenangkan oleh golput. Golput pada Pilkada di Kalsel sebesar
40%, di Sumbar 37%, di Jambi 34%, di Kepulaian Riau 46%, di Banten 40%, di
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 35%, Jawa Barat 33%, Jawa Tengah 44%, dan
Sumatera Utara 43%. Terakhir, golput pada Pilkada di Jawa Timur secara
keseluruhan sebesar 39,2%. Fenomena ini lebih menegaskan sikap masyarakat yang
makin tidak percaya kepada elit politik.
Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2009 tidak sedikit masyarakat yang
cenderung bersikap apatis. Menurut survei, ada 69,0% masyarakat tidak merasa
dekat dengan salah satu partai politik. Hanya 24,3% saja yang merasa dekat
dengan partai politik tertentu. Artinya, sekitar 76% merupakan massa mengambang
yang dapat menentukan pilihan kemana-mana (Indo Barometer, Juli 2008).
Massa mengambang seperti ini dapat berubah-ubah. Persoalannya adalah bagaimana
meraih massa mengambang ini hingga mendukung partai Islam ideologis.
Penyebab
Mengapa fenomena golput dan massa mengambang terjadi demikian besar?
Pertanyaan ini penting dijawab sebelum berbicara tentang bagaimana meraih massa
tersebut. Sebab, sejatinya, alternatif pilihan masyarakat saat ini adalah
partai-partai Islam, tetapi ternyata tidak.
Siapapun yang mengikuti dinamika masyarakat kekinian akan menemukan
beberapa faktor penyebab tersebut. Pertama: kegagalan partai
dalam berpihak kepada masyarakat. Keinginan masyarakat pada partai yang
benar-benar memperjuangkan aspirasi Islam sangat ditunggu-tunggu. Survei yang
dilakukan oleh Roy Morgan Research pada awal 2008, melibatkan 8.000 responden
dari seluruh negeri, menemukan bahwa 52 persen orang Indonesia mengatakan bahwa
syariah Islam harus diterapkan di wilayah mereka. Pada survei yang lain yang
diadakan oleh aktivis gerakan nasionalis pada 2006, sebanyak 80 persen
mahasiswa memilih syariah sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara.
Penelitian tahun 2003 oleh PPIM-UIN Jakarta menggambarkan 74% masyarakat
Indonesia menghendaki penerapan syariah Islam. Bahkan tahun 2008 hasil
penelitian SEM-Institute menunjukkan rakyat yang setuju dengan penerapan
syariah Islam di Indonesia mencapat 83%.
Namun, mengapa keinginan kuat terhadap syariah ini tidak mewujud dalam
dukungan terhadap partai politik Islam? Ternyata, penelitian Indo Barometer
(2008) menunjukkan persepsi masyarakat bahwa tidak ada bedanya partai Islam
dengan partai lain (43,3%), dan perilaku elit/pengurus dari partai Islam sama
dengan partai lain yang bukan dari partai Islam (34,8%). Wakil-wakil rakyat di
DPR pada periode ini menunjukkan perilaku yang mirip dengan wakil rakyat dari
partai sekular. Pembelaan wakil rakyat terhadap kepentingan umat Islam tidak
tampak. Justru sebaliknya, terbaca oleh masyarakat, partai-partai yang ada, tak
terkecuali partai Islam, hanya menjadikan parlemen sebagai ajang untuk mencari
penghidupan dan berebut kue kekuasaan. Kalangan DPR, termasuk dari partai Islam
justru setuju dengan kenaikan harga BBM. Ketika masyarakat teriak-teriak antri
minyak tanah dan harga sembilan kebutuhan pokok melambung, kebanyakan para
wakil rakyat hanya diam.
Kedua: kegagalan
pendidikan politik ideologis. Hal ini adalah akibat politik pragmatisme yang
menguasai kancah perpolitikan saat ini. Sikap pragmatis bukan menguntungkan
umat Islam dan partai Islam, justru merugikan. Pragmatisme akan mendegradasi
tujuan dan cita-cita perjuangan Islam. Siapapun tak dapat menyangkal, pragmatisme
berarti harus merelakan diri menyesuaikan diri dengan keadaan/fakta; artinya
melepaskan nilai-nilai dasar perjuangan dan ideologi partai yang telah
digariskan. Karakter dasar partai Islam akan luntur. Memang bisa saja berdalih,
itu semua masih dalam koridor Islam. Namun, dalih ini sebenarnya hanya pemanis
mulut, bukan arus utama.
Proses pendidikan politik masyarakat mandeg. Apa yang dilihat oleh
masyarakat hanyalah dagelan elit politik. Partai-partai hanya menyapa rakyat
ketika akan Pemilu atau Pilkada. Kaderisasi, penanaman Islam sebagai way of
life, dan pemikiran politik tidak tergarap. Sumberdaya hanya dikerahkan
demi suara. Wajar belaka jika kesadaran politik rakyat tidak meningkat.
Ketiga: pembusukan
citra partai Islam. Tidak dapat dipungkiri, ada upaya untuk mencitraburukkan
partai Islam. Hal sederhana, masalah poligami dipolitisasi sedemikian rupa
sehingga seakan-akan pelakunya berbuat kriminal. Belum lagi, isu kekerasan
terus dilekatkan pada gerakan/lembaga dan partai Islam. Untuk menghindari hal
tersebut, bergeraklah partai Islam untuk meninggalkan ideologi Islam, citra
Islam, bahkan simbol-simbol Islam. Alih-alih bersifar ofensif menawarkan Islam
sebagai solusi, justru sibuk cuci-tangan terhadap pelekatan Islam pada dirinya.
Sudah dapat ditebak, partai Islam pun tinggal sekadar nama.
Keempat: skandal politisi. Sudah menjadi rahasia umum
citra politisi baik DPR maupun pejabat pemerintah, jeblok di mata masyarakat.
DPR dilanda skandal seks sebagian anggotanya; kasus suap dan gratifikasi yang
begitu telanjang dilakukan anggota DPR. Tingkat kesadaran anggota DPR
melaporkan gratifikasi hanya 1,9%. Main-mata dalam setiap pembuatan
undang-undang bukan rahasia lagi. Semua ini bukan hanya melibatkan partai
sekular. Partai yang menamakan dirinya Islam sekalipun ada yang terlibat di
dalamnya. Lembaga Survei Indonesia menyebutkan kepuasan publik terhadap
pemerintah dalam 3 tahun terakhir turun, dan kepercayaan rakyat terhadap DPR
pun di bawah 50%.
Last but not least,
penyebab utamanya adalah sistem demokrasi itu sendiri. Dalam sistem demokrasi
opini menjadi penting. Orang harus terkenal untuk bisa memenangkan Pemilu. Uang
pun digelontorkan untuk beriklan di media massa. Kampanye pun membutuhkan dana
yang tidak sedikit. Darimana uangnya? Dari para anggota partai yang menjadi
pejabat, para pengusaha, atau asing. Tidaklah mengherankan, anggota DPR makan
suap, karena sebagian uangnya masuk ke dalam kocek partai. Begitu juga, logis
sekali main-mata dengan pengusaha dan asing hingga pembuatan UU selalu berpihak
kepada mereka karena mereka dibiayai oleh para pengusaha dan asing itu. Negara
pun berubah dari nation state (negara-bangsa) menjadi corporate state
(negara-perusahaan). Negara laksana sebuah perusahaan besar: para konglomerat
sebagai pemilik modal; para pejabat menjadi pengelolanya; dan rakyat sebagai
pihak pembeli yang dieksploitasi. Pilkada dan Pemilu pun tidak lebih dari suatu
industri politik. Karenanya, mempertahankan sistem demokrasi sama dengan
memelihara penyakit.( MR. KURNIA )
Assalamu’alaikum
lunturnya kepercayaan? – luntur ;berarti tidak tahan lama ,bisa juga terjadi luntur kerna kwalitas warna kepercayaanya yang kurang bagus, atau kepercayaanya terlalu sedikit sehingga cepat juga luntur atau larut terbawa arus kerna ter-la-lu sedikit kepercayaanya. perlu juga kita kenali dulu sebelum kita memberi kepercayaan terhadap partai Islam yang ber-Azas islam yang konsesten Istiqomah memperjuangkan syariat islam, atau Partai yang berbasis masa islam yang ber azas Nasionalis atau ber-Azas terbuka. sepertinya kita sudah masuk kepada masalah idiologi, apa betul masyarakat memilih atas dasar idiologi ataukah atas dasar kontribusi ini perlu juga kita survy lebih mendalam, kalau masyarakat memilih atas dasar kontribusi oleh suatu partai maka masyarakat sebetulnya tidak memberikan pesan atau beban moral apapun terhadap wakil partai tersebut kerna pemberian suara atas wakil partai tersebut atas dasar imbal balik; ada jasa ada suara jadi sebetulnya beban moral sudah inpas. Seyogyanya masyarakat sebelum memilih mengenali dulu Partai Islam yang ingin dipilih untuk menitipkan beban/amanat perjuangan bagi wakil Partai tsb untuk memperjuangkan dan memperbaiki kondisi masyarakat agar lebih baik dari sebelumnya, jadi memberikan suara sama dengan menitipkan amanah terhadap wakil partai selama lima tahun kedepan kalau ternyata wakil Partai tersebut tidak mampu atau tidak dapat menunujukan usaha perjuanganya maka pada pemilu berikutnya dapatlah kita mengabaikanya. demikian sekelumit hasil penelitian tentang kondisi pemilih kita. mari kita dukung Partai islam yang memperjuangkan syariatnya sebagai jalan keluar dari kerisis moral Bangsa ini. wassalamu’alaikum.
bapak Suriansyah mudah-mudahan anda benar benar istiqamah di dalam memperjuangkan penegakan Syariat Islam. yang saya tanyakan kepada bapak ….apakah jikalau nanti anda menjadi wakil rakyat di Dewan anda akan bersuara lantang di dalam memperjuangkan Syariat Islam….
Terima kasih saudarku budi yang telah bertanya,? jikalau nanti”sebetulnya saya tidak mau membicarakan yang berandai andai jikalu nanti,namun Insya Allah sambil memohon pertolongan kepadanya agar tetap istiqamah dalam perjuangan ini. mari kita bersama mencermati kondisi masyarakat saat ini menurut pengamatan saya pribadi kondisi masyarakat dan Bangsa saat ini sudah dalam kondisi Multi Krises, yang paling menonjol adalah krises Moral” untuk itu tidaklah cukup mampu satu orang Suriansyah atau satu orang Presiden SBY atau SBY bersama Menteri2nya untuk dapat dengan segera mengurai permasalahan ummat dan Bangsa ini. ada banyak kekeliruan yang diwariskan oleh pengaruh siasat Kolonialisme tanpa kita sadari sebahagian telah menjadi dasar2 konstitusi Negara kita, sehingga tatanan bernegara menjadi tidak punya arah yang jelas dan tidak punya kepribadian. namun saya berkayakinan tidak ada benang kusut yang tak dapat di urai mari kita bersama berjuang untuk kembali kepada krakter bangsa yang bermoral/beradab yang pernah jaya dengan sikap Gotong Royong” berjuang bersama dan sejehtera bersama” kepentingan Negara Bangsa harus diatas kepentingan kelompok,Partai atau Pribadi ini harus menjadi sikap kita bersama sebagai warga bangsa yang merindukan Tatanan masyarakat yang penuh dengan segala kebaikanya. sekian dulu dari saya mohon maaf atas segala kekuranganya. wassalmu’alaikum.